Pemilihan Umum Tahun 1955
Dilaksanakan pada 29 September 1955
Jumlah Peserta : 30 partai
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pecan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.
Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pemilu dalam skala terbatas juga pernah dilakukan. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Volksraad, dimana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsungdan sebagaian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Arab, Indo-Cina dan Pribumi.
Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 banyak kalangan menyebut sebagai pemilu yang paling ideal dan paling demokratis. Idialitas yang dibangun berdasarkan kebebasan dan pluralitas kontestan pemilu, netralitas birokrasi dan militer setidaknya dalam konsep, tidak terjadi kerusuhan atau bentrok masa, diwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara pemilu dan antusiasme pemilih.
Pemilu pada tahun 1955 ini merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga cabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilu sampai tahap kampanye kemudian diganti Kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu hari-H pencoblosan sampai pemilu selesai.
Pelaksanaan pemilu tahun 1955 pada hakekatnya adalah realisasi dari Maklumat terdiri atas dua hal, yaitu anjuran tentang pembentukan partai-partai politik dan amanat untuk menyelenggarakan pemilu memilih anggota DPR pada bulan Januari 1946. Tidak lama setelah maklumat dikeluarkan segera berdiri tidak kurang 10 partai politik. Sedangkan rencana pelaksanaan pemilu pada Januari 1946 tidak dapat direalisasikan tepat pada waktunya bahkan baru terealisasi dalam waktu hamper sepuluh tahun kemudian setelah maklumat dikeluarkan, yaitu 29 September 1955.
Dilaksanakan pada 29 September 1955
Jumlah Peserta : 30 partai
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pecan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.
Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pemilu dalam skala terbatas juga pernah dilakukan. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Volksraad, dimana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsungdan sebagaian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Arab, Indo-Cina dan Pribumi.
Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 banyak kalangan menyebut sebagai pemilu yang paling ideal dan paling demokratis. Idialitas yang dibangun berdasarkan kebebasan dan pluralitas kontestan pemilu, netralitas birokrasi dan militer setidaknya dalam konsep, tidak terjadi kerusuhan atau bentrok masa, diwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara pemilu dan antusiasme pemilih.
Pemilu pada tahun 1955 ini merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga cabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilu sampai tahap kampanye kemudian diganti Kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu hari-H pencoblosan sampai pemilu selesai.
Pelaksanaan pemilu tahun 1955 pada hakekatnya adalah realisasi dari Maklumat terdiri atas dua hal, yaitu anjuran tentang pembentukan partai-partai politik dan amanat untuk menyelenggarakan pemilu memilih anggota DPR pada bulan Januari 1946. Tidak lama setelah maklumat dikeluarkan segera berdiri tidak kurang 10 partai politik. Sedangkan rencana pelaksanaan pemilu pada Januari 1946 tidak dapat direalisasikan tepat pada waktunya bahkan baru terealisasi dalam waktu hamper sepuluh tahun kemudian setelah maklumat dikeluarkan, yaitu 29 September 1955.
Posting Komentar